DUA IDEOLOGI YANG BERTENTANGAN SECARA PRINSIP EKONOMI

Raju Suci Makaromah

Anggota Dewan Pakar DPP

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih

Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, tidak menganut paham sosialis murni maupun kapitalis murni. Secara historis dan tekstual, UUD 1945 berlandaskan pada Pancasila (khususnya sila kelima) yang menciptakan sistem ekonomi campuran atau yang dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

UUD 1945 condong ke arah sosialisme karena menolak individualisme dan eksploitasi pihak swasta yang merugikan rakyat banyak. Hal ini terlihat jelas dalam:

Pasal 33 ayat (2) dan (3): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Berakar dari abad ke-18 dan ke-19, sosialisme lahir dari perlawanan terhadap eksploitasi pekerja dan kapitalisme liberal.”

Sosialisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi secara kolektif. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, mengikis kesenjangan kelas, dan mengutamakan kesejahteraan bersama di atas keuntungan individu.

Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, sistem ekonomi Indonesia lebih diarahkan ke arah sistem ekonomi komando atau terpimpin yang berhaluan sosialisme. Pemerintah memegang kendali penuh atas sektor-sektor vital, menolak kapitalisme, dan menekankan kemandirian nasional berdikari. Motivasi Utama: Kesejahteraan bersama, pemerataan pendapatan, dan ketiadaan kesenjangan sosial

Ciri khas dan arah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut meliputi:

Kendali Negara yang Dominan: Negara mengambil alih dan mengontrol perusahaan-perusahaan swasta serta aset-aset strategis milik Belanda.
Anti-Imperialisme dan Kapitalisme: Soekarno mengecam sistem pasar bebas dan membatasi investasi asing untuk menghindari dominasi negara barat.
Ekonomi Berdikari: Menitikberatkan pada kemampuan bangsa sendiri untuk membangun ekonomi tanpa ketergantungan pada blok ekonomi kapitalis maupun komunis internasional secara mutlak.
Proyek Mercusuar: Pemerintah gencar membangun proyek infrastruktur dan fasilitas politik besar. Hal ini sempat memicu hiperinflasi (mencapai ratusan persen) akibat kebijakan mencetak uang untuk menutupi defisit.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik di mana alat-alat produksi, perdagangan, dan industri dikendalikan oleh pihak swasta (individu atau korporasi) dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, pasar bebas sangat diutamakan, dan campur tangan pemerintah diminimalkan agar penawaran dan permintaan dapat menentukan harga secara alami. Motivasi Utama: Keuntungan pribadi (self-interest) dan efisiensi ekonomi. Persaingan bebas dianggap akan menghasilkan produk terbaik

Unsur Kapitalis (Berdasarkan Pasar)

UUD 1945 juga memberikan ruang bagi sistem ekonomi pasar (kapitalis) dan kepemilikan individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli dan kesenjangan. Hal ini tercermin dalam:

Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Arah ekonomi era pemerintahan Soeharto berfokus pada pembangunan nasional berbasis pertumbuhan tinggi, industrialisasi, dan keterbukaan terhadap pasar global. Kebijakan ini ditopang oleh kabinet teknokrat lulusan AS (“Mafia Berkeley”) yang berhasil menekan hiperinflasi dan membuka keran Penanaman Modal Asing (PMA)

Transformasi dan arah ekonomi Orde Baru dijalankan melalui beberapa pilar utama:

Trilogi Pembangunan: Tiga prinsip utama yang mencakup stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan.
Pelita (Pembangunan Lima Tahun): Seri rencana pembangunan jangka panjang yang berfokus pada swasembada pangan (terutama beras) pada Pelita I-III hingga industrialisasi dan infrastruktur.
Mekanisme Pasar & Investasi Asing: Mengubah arah ekonomi dari sistem tertutup (nasionalisme ekstrem era sebelumnya) menjadi ekonomi terbuka melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Fase Perkembangan Ekonomi:

Stabilisasi (1966–1973): Pemulihan ekonomi pasca-krisis, mengendalikan inflasi, dan kembali bergabung dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia.
Kejayaan Migas (1973–1982): Pendapatan negara melonjak drastis akibat boom harga minyak bumi dunia. Dana ini digunakan untuk mendanai infrastruktur massal dan subsidi.
Deregulasi & Krisis (1983–1998): Ketika harga minyak anjlok, pemerintah melakukan deregulasi sektor perbankan dan mendorong ekspor non-migas. Namun, periode ini diwarnai oleh praktik kronisme dan korupsi yang akhirnya memicu kehancuran ekonomi pada krisis finansial Asia 1997-1998, sekaligus mengakhiri masa kekuasaan Soeharto

Arah ekonomi era reformasi bertransisi dari kontrol sentralistik Orde Baru menuju desentralisasi dan ekonomi pasar bebas. Kebijakan ini berfokus pada reformasi kelembagaan (privatisasi dan deregulasi), pemulihan pasca krisis, serta kesejahteraan sosial melalui ekonomi Pancasila.

Berikut adalah garis besar tahapan arah kebijakan ekonomi di era reformasi:

Masa Transisi & Pemulihan (1998–2004): Difokuskan untuk keluar dari krisis moneter Asia 1997 melalui restrukturisasi perbankan dan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Stabilitas & Pertumbuhan (2004–2014): Fokus bergeser pada deregulasi sektor keuangan, penarikan investasi asing, dan dimulainya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengentasan kemiskinan.
Pembangunan Infrastruktur & Hilirisasi (2014–2024): Arah ekonomi ditandai dengan percepatan pembangunan infrastruktur masif (jalan tol, pelabuhan, bandara) dan kebijakan hilirisasi industri untuk menghentikan ekspor bahan mentah.
Transformasi Berkelanjutan & Kemandirian (2024–Sekarang): Fokus kebijakan bergerak menuju swasebada Energi, Swasebada pangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial ?…..

Saat ini era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. saat saya mendengarkan Pidato -pidato dan program-program strategis nya, pemerintah ini cenderung beridiologi Politik Ekonomi Sosialisme.

Kebijakan ini akan di respon oleh para pelaku Kapitalisme, Konglomerat, Oligarki, secara Negatif, tercemin dari hancur nya IHSG dan Ambruk nya Rupiah di Hadapan Dolar. konsep ekonomi yang di jalankan Indonesia 50 tahun terakhir ini cendrung gaya ekonomi pasar bebas kapitalisme. apakah Pemerintahan Presiden Prabowo bisa melawan kekuatan Oligarki yang sudah sangat kuat. Yang selama 50 tahun lebih menikmati Konsep Ekonomi Kapitalisme, dimulai pada era orde baru dan semakin kuat terasa di era Reformasi.

di era Reformasi Perselingkuhan Kekuasaan ini terjadi dan beroperasi melalui simbiosis mutualisme antara politisi dan pemodal. Penguasa membutuhkan dana besar untuk memenangkan pemilihan atau menjalankan pemerintahan, sementara pengusaha membutuhkan jaminan hukum, izin monopoli, hingga perlindungan aset.

Kajian sosiologi politik modern menunjukkan bahwa gejala ini berakar kuat sejak zaman Orde Baru. Fenomena ini membuat negara rentan tunduk pada tekanan kelompok pemodal, seperti yang terlihat pada kebijakan ekonomi yang dianulir atau ditunda karena protes dari pengusaha besar. Dampak akhirnya adalah jurang pemisah ekonomi yang semakin tajam antara kelompok super kaya dan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menurut saya kondisi kebijakan ekonomi Presiden Prabowo seperti ini akan mengahdirkan ketidakpastian dan penderita rakyat, akibat runtuh nya ekonomi kapitalisme, pandangan saya setelah runtuh nya ekonomi kapitalisme, ini adalah awal baru kesempatan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia memulai konsep ekonomi Kerakyatan yang di gagasan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rakyat akan dihadapkan oleh kesempatan yang setara dalam kesempatan berusaha. Prabowo bertaruh sangat besar saat ini. Apabilah Prabowo Berhasil Ekonomi akan di menangkan oleh Rakyat Kecil dan menengah. Apabilah gagal kita akan tengelam Bersama-sama.

Menurut saya dan keyakinan saya, Rakyat Indonesia harus Bersatu seperti para pejuang kemerdekaan saat awal-awal mendirikan republik ini dengan cara mengusir para penjajah dari negeri ini. Dalam konteks ini rakyat harus Bersatu mengusir para penjajah ekonomi. Kita akui bahwa Perjuangan ini tidak mudah, para pahlawan dan pejuang kita bembebaskan negeri ini dengan pegorbanan Harta dan nyawa. Dan hari ini lah kita berdiri dan bisa menikmati kemerdekan secara politik dan kedaulatan. Tapi saat ini rakyat kita belum merdeka dari kemiskinan dan kebodohan.

Saat ini lah Waktu nya Rakyat Indonesia Bersatu mendukung Prabowo dengan pertaruhan besar.

Yakinlah sangat sedikit pemimpin nasional yang memiliki faham politik ekonomi seperti Presiden Prabowo dan berani mengeksekusi dan berhadapan langsung dengan Oligarki. Kesempatan yang di buka oleh Presiden Prabowo saat ini harus bisa di manfaatkan sebesar-besar nya oleh seluruh rakyat indonesia.