Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting se-Lampung, Wamendes PDT Riza Tekankan Ini

Lampung – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi program pembangunan desa, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut dituangkan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A.

Turut hadir Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si, Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kemenkes Sandy Ardiansyah, S.ST., M.S, Dinas PMD Provinsi Lampung M. Aziz Satrya Jaya, SE.,M.Si.

Dalam arahannya, Ahmad Riza Patria menegaskan, pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama.

“Salah satu upaya penting yang perlu diperkuat adalah memastikan kesehatan ibu dan anak, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” jelasnya.

Ia meminta pemerintah desa mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program pencegahan stunting yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut perlu diarahkan pada pendampingan ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi balita, penguatan Posyandu, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan sehat.

Menurutnya, keberhasilan program di tingkat desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan komitmen kepala desa dalam memahami kondisi masyarakatnya.

“Pemerintah desa harus memiliki pemetaan yang jelas terhadap keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus,” ucapnya.

Selain dukungan anggaran, Ahmad Riza juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat. Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional perlu terus diperkuat melalui pelatihan serta pendampingan agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Provinsi Lampung atau sekitar 61,5 persen telah memperoleh skor konvergensi di atas 40 persen. Sementara itu, masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.

Ahmad Riza berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program di lapangan, bukan hanya menghasilkan evaluasi administratif dan pencapaian indikator.

“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik anak, melainkan kondisi yang dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa. Oleh karena itu, intervensi harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang merupakan periode krusial dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Jihan menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung berada pada angka 15,9 persen, lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung tidak ingin berpuas diri. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Target tersebut membutuhkan penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Jihan juga memaparkan bahwa berdasarkan analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kemendagri tahun 2025, dari 451.843 balita yang telah dimasukkan ke dalam sistem, tercatat sebanyak 14.711 balita mengalami stunting atau sekitar 3,26 persen. Ia mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan data layanan sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil SSGI karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.

Dalam pemetaan wilayah, terdapat lima kabupaten yang menjadi perhatian khusus untuk mendapatkan pendampingan lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu. Pemerintah daerah akan memperkuat validasi cakupan input data serta meningkatkan koordinasi dan pendampingan di wilayah tersebut.

Untuk mendukung pencapaian target, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan enam program unggulan yang berfokus pada pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Program tersebut meliputi kampanye pemenuhan protein hewani melalui konsumsi telur, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita pada periode 1.000 HPK, pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, pemberian bantuan pangan melalui kolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung, serta pengembangan ketahanan pangan melalui dukungan program lumbung pangan dan balai ternak.

Dalam kampanye pemenuhan gizi, masyarakat juga didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu upaya meningkatkan asupan protein hewani keluarga. Sementara melalui program Gemarikan, pemerintah memberikan makanan tambahan berbahan dasar ikan kepada anak sekolah, salah satunya telah dilaksanakan bagi 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Intervensi kesehatan pada kelompok ibu hamil, bayi, dan balita turut diperkuat melalui pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat.

Adapun pengembangan Desa Tapis diarahkan sebagai model kolaborasi multisektor untuk memperkuat Posyandu, kesehatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan Baznas juga diwujudkan melalui penyaluran paket sembako bagi ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, serta bantuan senilai Rp479 juta dari Baznas RI untuk pengembangan lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.

Wagub Jihan menegaskan bahwa seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara konvergen melalui 31 indikator layanan bagi enam kelompok sasaran.

Keenam kelompok tersebut meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga. Seluruh kelompok membutuhkan pendekatan pelayanan yang terintegrasi agar upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan efektif.

Untuk memastikan keberhasilan program, Pemerintah Provinsi Lampung mengedepankan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, dan kalangan akademisi. Masing-masing pihak diharapkan mengambil peran sesuai kapasitasnya, mulai dari penyediaan layanan dasar dan dukungan anggaran, edukasi kesehatan, bantuan pangan, hingga riset dan inovasi.

Jihan juga menggarisbawahi lima langkah strategis yang perlu diperkuat, yakni peningkatan pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah, penyusunan program berbasis data, optimalisasi penggunaan Web Aksi Bangda, penguatan pembinaan dan supervisi pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, seluruh strategi tersebut harus berlandaskan prinsip konvergensi, penggunaan data yang akurat, kolaborasi, keberlanjutan, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Jihan turut menyoroti pentingnya dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat desa. Ia berharap koordinasi pusat dan daerah tidak hanya mempercepat penurunan stunting, tetapi juga dapat mendukung penanganan persoalan kesehatan lainnya, termasuk tuberkulosis (TBC), melalui pendekatan lintas sektor.

Rakor tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan konvergensi di tingkat desa sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut yang lebih terukur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT untuk mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa Lampung menjadi provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, khususnya dalam peningkatan kapasitas KPM, TPK, kader Posyandu, serta penguatan pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan, capaian konvergensi desa di Lampung menunjukkan perkembangan positif. Pada 1 Oktober 2026, tercatat 1.280 desa atau 52,3 persen telah memperoleh skor di atas 40 persen. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.505 desa atau 61,5 persen per 1 November 2026, atau bertambah sebanyak 225 desa dalam kurun waktu satu bulan.

Andrey menyampaikan bahwa rakor ini memiliki sejumlah tujuan, antara lain memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terhadap pelaksanaan program di desa, memetakan kendala, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan capaian konvergensi.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama, yaitu pemaparan kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting serta diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD). Pembahasan mencakup pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, kendala pelaksanaan program, peningkatan skor konvergensi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Hasil diskusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang memuat langkah penyelesaian, pihak penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan untuk disepakati bersama.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa, upaya percepatan penurunan stunting di Lampung diharapkan semakin terarah dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya diukur melalui penurunan angka prevalensi maupun capaian indikator administratif, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga, serta lahirnya generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.