Ketua DPRD Lampung Mengimbau Semua Legislator Untuk Mengawas Dapur MBG

Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar mengimbau legislator yang ada di Lampung untuk mengawasi dan meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di setiap dapur yang ada.

Hal itu guna memastikan tak ada lagi kejadian keracunan terhadap siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“Soal keracunan MBG, ini harus kami sikapi serius. Kami juga mengimbau dan meminta kepada teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten maupun provinsi untuk meninjau secara langsung kegiatan pengolahan makan bergizi gratis apakah sudah dilakukan dengan standart higienitas, hingga kepatutan,” kata Ahmad Giri saat usai diwawancarai didepan Gedung Komisi-komisi pada Selasa, (30/9/2025).

Dia mengatakan, ada standar yang harus dipenuhi oleh setiap dapur pengelola MBG.

“Memang, ada beberapa standar yang perlu dilakukan masing-masing pengelola MBG, ada namanya standarisasi layak jamah makanan, kalau tidak salah. Itu di masing-masing dapur kami berharap pelaksana masak, nyuci segala macam itu semuanya telah tersertifikasi,” katanya.

Dengan begitu, menurutnya dapat menghindari adanya kontaminasi makanan oleh zat berbahaya dan sebagainya.

“Sehingga tau, mana yang menyebabkan adanya makanan yang terkontaminasi atau pun teroksidasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, legislator harus turut mengawasi dan melihat langsung kondisi dapur MBG.

“Kami meminta teman-teman DPR untuk bisa membantu mengawasi, melihat dan meninjau dapur-dapur, bagaimana operasionalnya bisa berjalan dengan baik,” lugasnya.

Ahmad Giri menilai, adanya kasus keracunan ini telah menjadi atensi untuk segera adanya perbaikan.

“Ini menjadi atensi kita bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Seharusnya ini memang tidak ada kesalahan operasional dari dapur-dapur tersebut,” ucapnya.

Dia menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan gizi nasioanal terkait petunjuk teknis dan regulasi yang ada.

Menurutnya petunjuk teknis yang ada sudah sangat baik. Hanya saja perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaannya.

“Kami sudah berdiskusi dengan temen-temen BGN, bahwa sebenernya juknisnya sudah sangat detail, memang dalam pelaksanaannya sedang dalam proses perbaikan dan perbaikan,” jelasnya.