Wakil Bupati Lampung Tengah Diduga Hindari Wartawan Saat Diminta Konfirmasi Terkait OTT

Lampung Tengah — Sejumlah wartawan dari berbagai media di Lampung Tengah mengaku kecewa atas sikap Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah, I Komang Koheri. Mereka menyebut Wabup menghindar saat hendak dimintai konfirmasi terkait pemberitaan dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dikaitkan dengan Bupati Ardito Wijaya.

Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB di Rumah Dinas Wakil Bupati. Para wartawan mengaku telah datang secara baik-baik untuk meminta klarifikasi langsung dari Wabup, namun tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

Menurut keterangan NV, wartawan Pikiran Merdeka yang menjadi salah satu perwakilan rombongan jurnalis, kedatangan mereka dilakukan dengan tujuan mengonfirmasi langkah Pemkab Lampung Tengah serta meminta keterangan resmi terkait pemberitaan dugaan OTT yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.

“Kami datang bukan untuk hal lain, hanya ingin menanyakan keterangan resmi. Kami bahkan sampaikan bahwa kedatangan kami tidak lama, hanya sekitar 15 menit saja,” ujar NV.

Adapun wartawan yang hadir antara lain:
NV (Pikiran Merdeka), RG (Bongkarpost), YO (Sidak Post), MY (Pokusindonesia.com), LS (Investigasi), RD, HI (Mercusuar), dan DKN (Lampung Raya Post).

Mereka diterima terlebih dahulu di halaman depan rumah dinas dan sempat bersalaman langsung dengan Wakil Bupati.

Menurut kesaksian para wartawan, awalnya Wabup menyampaikan agar mereka menunggu, karena sedang ada tamu.

“Beliau bilang ‘tunggu dulu ya, saya sedang ada tamu’. Kami pun menunggu dengan tertib,” lanjut NV.

Beberapa menit kemudian, ajudan Wabup meminta wartawan untuk menunggu di ruang belakang rumah dinas. Para jurnalis mengikuti arahan tersebut dengan baik dan menunggu hampir satu jam.

Namun setelah waktu berlalu cukup lama, Wabup tidak kunjung menemui mereka.

RG dari Harian Bongkarpost kemudian meminta konfirmasi kembali kepada ajudan terkait kepastian pertemuan.

Dari penjelasan ajudan, Wabup disebut telah memasuki waktu istirahat dan sedang tidur.

“Kami benar-benar kecewa mendengarnya. Jika pun tidak berkenan memberi komentar, setidaknya sampaikan langsung kepada kami,” jelas salah satu wartawan.

Karena tak kunjung mendapat kepastian, para jurnalis akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi.

Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi publik, terlebih yang melibatkan pejabat negara.

“Kami datang membawa identitas pers, memenuhi etika, memberi tahu tujuan kunjungan, tidak datang mendadak, bahkan meminta waktu singkat. Kami menghargai pejabat pemerintah, tentu berharap dihargai juga,” tambah salah satu wartawan lainnya.

Di tengah maraknya isu dugaan OTT yang menyeret pejabat daerah, sikap Wabup justru menimbulkan tanda tanya besar.

Sebagian wartawan menilai bahwa pejabat publik seharusnya memberikan klarifikasi atau keterangan resmi agar tidak muncul spekulasi di masyarakat.

Tidak adanya komunikasi langsung dari Wabup dianggap justru memperluas ruang interpretasi publik mengenai situasi yang terjadi di Lampung Tengah.

Beberapa wartawan mempertanyakan:

• Mengapa Wabup menghindar saat dimintai klarifikasi?
• Apakah benar ada situasi sensitif yang belum dapat disampaikan?
•Bagaimana sikap Pemerintah Daerah terhadap isu dugaan OTT tersebut?

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Bupati ataupun jajarannya.

Sejumlah jurnalis menyebut mereka masih menunggu kesempatan wawancara ulang dan berharap pemerintah daerah memberikan jawaban terbuka demi menjaga prinsip transparansi dan publikasi informasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.