Dinsos Lampung Menggelar Rakor Rastra-BPNT dengan Kabupaten/Kota

Bandar Lampung-Dinas Sosial Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan transformasi bantuan sosial pangan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (19/09) di Hotel Arinas, Bandar Lampung.

Rakor dipimpin Kepala Dinsos Provinsi Lampung Sumarju Saeni dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Sumarju Saeni mengatakan, bahwa program BPNT Provinsi Lampung baru dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan diperkirakan pada bulan Oktober 2018 program ini akan mulai diterapkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Sedang Kabupaten lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2019. Maka itu perlu kita siapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada pelaksanaannya tidak mengalami hambatan, kata Sumarju Saeni.

Menurutnya, bahwa perbedaan antara Bansos Rastra dengan BPNT yakni, untuk Bansos Rastra masyarakat mendapatkan 10kg beras tanpa biaya tebus, dan untuk BPNT masyarakat mendapat bantuan nontunai sebesar Rp 110 ribu perbulan untuk membeli bantuan pangan berupa beras dan telor di KUBE Jasa atau E-Warong yang bekerjasama dengan bank penyalur setempat.

Lalu, program BPNT merupakan upaya mereformasi program Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keuangan, kata dia.

Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan.

Kemudian, kata dia persiapan yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten calon transformasi Rastra ke BPNT antara lain akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemetaan sebaran KPM, pemetaan daerah yang blang spot , perencanaan KUBE Jasa/e-warong dan koordinasi dengan bank penyalur, tandas dia.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Tole Dailami memberikan testimoni pengalaman pelaksanaan program BPNT di Bandar Lampung.

Tole mengatakan bahwa pelaksanaan BPNT Bandar Lampung dimulai pada tahun 2016 bersamaan dengan 44 Kota di Indonesia, mengingat program ini baru maka pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan namun sampai tahun 2018 telah berjalan sebagaimana harapan, kata dia.

Dia mengatakan juga bahwa jumlah KPM penerima BPNT sebanyak 49.711 KPM dengan jumlah e-warong sebanyak 71 kelompok yang tersebar di Bandar Lampung.

Menurutnya, yang menarik di Bandar Lampung keterlibatan suami-istri penyandang desabilitas fisik ikut membantu mengantarkan bantuan beras dan telor (delevery) sampai kerumah masing-masing namun khusus kepada KPM Lansia, ibu hamil dan penyandang desabilitas, kata dia.

Sementara Plt. Kepala Dinsos Metro Subeki dalam testimoninya mengatakan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Metro baru dilaksanakan pada bulan April 2018.

Adapun jumlah KPM sebanyak 5.980 KPM dan 19 e-warong.

E-warong di Kota Metro disamping melayani non tunai juga melayani masyarakat umum dengan transaksi secara tunai. Dengan demikian aktifitas e-warong rutin setiap hari dari jam 8.00 sd 17.00 dengan petugan dari anggota kelompok secara bergantian.

Untuk lebih akuntabel, transparan dan juga mempermudah administrasi serta pelaporan sebanyak 9 e-warong telah dilengkapi dengan e-kasir, sedang 10 e-warong lainnya dianggarkan pada APBD Kota Metro Tahun 2019, jelas dia.

Diketahui, dalam rakor bahwa sebagian besar Kepala Dinsos Kabupaten peserta rapat menyampaikan kesiapannya dalam menyambut transformasi Bansos pangan Rastra ke BPNT.@humas

« Previous Post