Bengkulu – Plt Gubernur Rohidin Mersyah, menerima kunjungan tim Ekspedisi Jalur Darat 34 gubernur, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Raya Semarak Bengkulu, (29/09).
Bengkulu merupakan Provinsi Ke – 9 yang dikunjung tim APPSI. Sebelumnya pada tanggal 7 September lalu, memulai start dari Provinsi Aceh.
Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur ini, digagas untuk mencari benang merah dan titik temu potensi antar provinsi untuk kemudian saling disinergikan satu sama lain.
Ekspedisi yang akan menempuh waktu selama 5 bulan ini, selain menemui 34 gubernur di ibu kota tiap provinsi, juga akan berkeliling mengekspos inovasi dan kebijakan unggulan di berbagai daerah se-Indonesia.
Pada kesempatan ini, Plt Gubernur Rohidin Mersyah memaparkan potensi daerah yang dimiliki Bengkulu. Pengembangan pelabuhan Pulau Baai, sebagai beranda ekonomi baru dikawasan barat Sumatera menjadi salah satu point yang disampaikannya.
Pelabuhan yang didukung dengan lahan seluas 1200 hektar dan akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus ini, menurut Rohidin dapat memperkuat poros maritim Indonesia jika terkoneksi dengan pelabuhan besar lain di kawasan barat Sumatera. Selain itu, juga mampu menekan inflasi akibat jalur logistik yang panjang jika terhubung langsung dengan jalan lintas tengah Sumatera.
Potensi sumber daya alam berupa energi panas bumi, juga disinggung lulusan terbaik UGM ini. Potensi panas bumi yang banyak dimiliki Bengkulu dikatakannya, perlu lebih dieksplorasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi nasional.
“Pemetaan energi nasional harus melihat bahwa di Bengkulu ada sesuatu yang besar,” ujarnya
Hasil bumi berupa CPO dan Kopi turut dipaparkan Rohidin. Kopi Bengkulu sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia disampaikannya, saat ini masih dikelola secara sederhana. Menurut Rohidin, perkebunan rakyat ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar produksinya terus meningkat. Pendampingan dalam hal pemasaran yang dilakukan secara modern dinilai akan mampu meningkatkan pendapatan, yang berdampak pada kesejateraan para petani.
“Dengan kita menyampaikan bagaimana membuka keterisolasian Bengkulu dan pengembangan ekonomi macro Bengkulu, kemudian bagaimana membangun pengembangan infrastruktur strategis pelabuhan, saya kira akan menjadi bahas analisa Appsi sehingga menjadi dasar kebijakan nasional,” ujar Plt Gubernur.
Upaya mengenai perlindungan hak-hak pegawai negri sipil juga dibahasnya dalam pertemuan ini. Menurut Rohidin, perlu dilakukan judicial review terhadap terhadap undang undang yang mengatur pemecatan PNS yang inkrah terbukti melakukan kasus korupsi. Dikatakannya, perlu pertimbangan yang berkeadilan dengan melihat bobot korupsinya, modus dan lama hukumannya.
“Ada tim PHO yang hanya melegitimasi sekitar 15% dari kegiatan proyek, dan merewka hanya mendapat honor 400-500 ribu ternyata mereka bersalah juga diberhentikan. Sementara ada yang korupsi puluhan bahkan ratusan miliar dan terbukti benar-benar memperkaya diri melalui kekuasaannya juga diberhentikan. Dimana azaz keadilannya,” Tutur Rohidin.
Dirinya sepakat untuk menegakkan hukum dan menciptakan birokrasi yang bersih serta produktif. Namun menurutnya, disisi lain kita harus memikirkan hak-hak para pegawai.
Menanggapi hal tersebut, team leader ekspedisi jalur darat 34 Gubernur Appsi Kiagus Firdaus berjanji, akan menyuarakan hasil audiensinya bersama pemerintah Provinsi Bengkulu, “Insyaallah akan kami angkat termasuk torismnya,” ujar Kiagus.
Selain itu, salah satu perhatian timnya melakukan ekspedisi jalur darat ini adalah infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu, seperti yang dilaluinya dari pagar alam hingga ke Bengkulu Tengah yang menurutnya, seperti jalan kampung di Pulau Jawa.
“Akan kami sampaikan ke pemerintah pusat mungkin pembangunan jalan segera direalisasikan,” tutupnya. (MC, Humas Pemprov Bengkulu)